Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah salah satu jurusan di perguruan tinggi yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem pemerintahan, proses pengambilan keputusan publik, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Judul laporan kerja praktek Ilmu Pemerintahan adalah judul yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tentang topik atau tema yang dibahas dalam laporan kerja praktek.
Judul Laporan Kerja Praktek Ilmu Pemerintahan
Judul KP Ilmu Pemerintahan sendiri adalah salah satu bentuk tugas akhir yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
Berikut contoh Judul PKL Ilmu Pemerintahan yang bisa di jadikan inspirasi dalam menentukan judul yang yang tepat.
| 1. | Analisis Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Banten |
| 2. | Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tangerang |
| 3. | Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Wano Kulon |
| 4. | Kajian Kinerja Pelayanan Publik di Puskesmas A Kota Jakarta |
| 5. | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Padat Karya di Kabupaten Bogor |
| 6. | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kantor Pemerintah Kota Depok |
| 7. | Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Rangka Penghematan Anggaran Negara |
| 8. | Analisis Keefektifan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banten |
| 9. | Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Pariwisata di Provinsi Jabar |
| 10. | Evaluasi Kinerja Layanan Keuangan Publik pada Bank Pemerintah di Kota Bogor |
| 11. | Kajian Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jakarta |
| 12. | Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang |
| 13. | Implementasi Sistem E-Government dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik di Kantor Pemerintah Kota Cirebon |
| 14. | Analisis Dampak Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukasari |
| 15. | Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bekasi |
| 16. | Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bekasi |
| 17. | Implementasi Sistem Pengawasan Internal dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon |
| 18. | Kajian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien di Kota Brebes |
| 19. | Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik di Provinsi Jatim |
| 20. | Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam di Kota Tegal |
| 21. | Analisis Strategi Kebijakan Penanggulangan Banjir yang Berkelanjutan di Kota X: Studi Kasus Pada Sungai A dan B |
| 22. | Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Y: Perspektif Kepuasan Kerja |
| 23. | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Meningkatkan Transparansi Layanan Publik di Kantor Pemerintah Kota Pemalang |
| 24. | Kajian Dampak Kebijakan Penanggulangan Perubahan Iklim terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa A: Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung |
| 25. | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekalongan: Studi Kasus Pada Komunitas Seni Kerajinan Tangan |
| 26. | Evaluasi Kinerja Program Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten C: Perspektif Keberlanjutan Program |
| 27. | Implementasi Sistem Pengawasan Eksternal dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten D: Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
| 28. | Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi dalam Rangka Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa di Kota Comal: Perspektif Pelayanan Paspor |
| 29. | Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi F: Studi Kasus Pada Kabupaten Semarang |
| 30. | Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Mental dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Solo: Perspektif Pelaksanaan Program Pengobatan Jiwa. |
| 31. | Implementasi Konsep E-Government pada Sistem Perekaman Data Kependudukan Berbasis Blockchain di Kota Salatiga |
| 32. | Kajian Dampak Sosial Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Terhadap Masyarakat Adat di Hutan Lindung |
| 33. | Studi Etnografi Partisipatif terhadap Peran Pemerintah dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Desa Jonggol |
| 34. | Evaluasi Pengaruh Kebijakan Program Desa Wisata Berkelanjutan terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Kabupaten Pemalang |
| 35. | Inovasi Layanan Publik pada Sistem Transportasi Online Berbasis Komunitas di Kota Surabaya |
| 36. | Analisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Selawi |
| 37. | Peran Teknologi Blockchain dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Desa yang Transparan di Daerah |
| 38. | Implementasi Konsep Smart City pada Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Internet of Things (IoT) di Kota Tangerang |
| 39. | Strategi Pemberdayaan Komunitas Perempuan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Partisipasi Politik di Provinsi Jabar |
| 40. | Kajian Dampak Kebijakan Penanganan Krisis Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta |
| 41. | Melacak Jejak Keadilan: Studi Kasus Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sukareja |
| 42. | Membangun Negara Berbasis Kepemimpinan Transformasional: Analisis Kepemimpinan Gubernur B dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |
| 43. | Mengintip Langkah-Langkah Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa C |
| 44. | Kreativitas Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kota Solo |
| 45. | Tiga Arah Inovasi Sistem Pelayanan Publik pada Era Industri 4.0: Studi Komparatif Kota E dan Kota F |
| 46. | Kajian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Akuntabilitas Pemerintah di Daerah G |
| 47. | Menuju Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Efisien: Analisis Kebijakan Outsourcing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten H |
| 48. | Membangun Sistem Pemerintahan Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan: Studi Kasus Desa I |
| 49. | Demokrasi dan Masyarakat: Studi Kasus Pengembangan Partisipasi Publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surabaya |
| 50. | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Partisipasi Publik di Kota Jakarta |
Dalam laporan kerja praktek, mahasiswa diharuskan untuk melaporkan hasil dari kegiatan praktek yang dilakukan di lapangan.
Di dalam laporan tersebut, mahasiswa harus memaparkan secara rinci tentang kegiatan yang dilakukan, hasil yang diperoleh, serta analisis dan kesimpulan yang diambil dari kegiatan tersebut.
Kesimpulan
Judul laporan kerja praktek Ilmu Pemerintahan harus dapat menggambarkan dengan jelas topik atau tema yang dibahas dalam laporan, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah isi dari laporan tersebut.
Sebelum menentukan judul laporan kerja praktek, mahasiswa sebaiknya melakukan penelitian dan analisis terhadap topik yang akan dibahas.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa topik yang dipilih dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi ilmu dan praktik pemerintahan.
Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Trisna Kurnaeni, seorang penulis yang telah berdedikasi dalam menyajikan karya-karya inspiratif tentang dunia pendidikan dan berita terkini yang sedang menjadi tren.
Selamat Membaca dan Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat.